"MUSRENBANG REGIONAL JAWA BALI 2018 : "Strategi menghadapi Era Revolusi Industri 4.o melalui penyiapan Sumber Daya Manusia:
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali Tahun 2018 di Hotel Hyatt Yogyakarta hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018. Musrenbang ini berlangsung dari tanggal 16 s.d 19 Oktober 2018, yang telah didahului Gala Diner dan Ramah Tamah di Pagelaran Kraton Yogyakarta pada hari Selasa 16 Oktober 2018 dimulai jam 19.00 WIB. Dalam sambutan pembukaanya, Sri Sultan menyampaikan bahwa "Revolusi industri 4.0 dinilai menjadi babak baru perindustrian. yang akan lebih banyak memberi peran teknologi virtual dan bentuk-bentuk perindustrian yang semakin canggih. Tantangan revolusi industri 4.0 seharusnya direspon cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global yang berlangsung saat ini."
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D memaparkan bahwa "menyikapi tema revolusi industri 4.0, kita harus seimbang menjalankannya karena tidak semua bidang harus diotomatisasi masih membutuhkan peningkatan, apalagi Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah soal ketimpangan. Rudy menambahkan bahwa pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian Jawa Bali yang masih menjadi tumpuan karena banyak menyerap tenaga kerja.
Sambutan Gubernur DIY dan Arahan Kementerian PPN/ Bappenas diteruskan dengan diskusi dinamis pada sesi talkshow yang menghadirkan panelis Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Anggota Komisi X DPR RI, Gubernur DIY dan Sekretaris Daerah Jawa Timur. Talkshow yang dipandu pelawak-presenter Iszur Muchtar, diikuti peserta dari Bappeda se-Jawa Bali, Forkompinda DIY, Bupati Walikota se-DIY, Perangkat Daerah DIY, dan para pemangku kepentingan. Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian Soerjono menyampaikan "Indonesia perlu masuk ke Revolusi Industri 4.0, tapi kita perlu mengetahui mengapa kita perlu masuk ke Revolusi Industri 4.0. Terlebih, kondisi di Indonesia masih berada di revolusi industri 3.0. bahkan masih ada yang berada di industri 2.0, sehingga kita perlu dorong industri yang masih berada di 2.0 dan 3.0 untuk masuk ke fase revolusi industri 4.0." Menyepakati Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas, Soerjono menambahkan bahwa "tidak semua sektor industri harus dibuat otomatis, ada 5 Sektor yang diprioritaskan masuk fase revolusi industri 4.0 yaitu
1. Makanan dan Minuman (Food & Beverage)
2. Tekstil dan busana (textile & Apparel)
3. Otomotif (Automotive)
4. Elektronik (electronics)
5. Kimia (chemical)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menimpali "fase industri 4.0 membutuhkan produksi yang kuat, kita perlu menguatkan produksi, dan mengubah cara pikir dan cara pemasaran untuk dapat mengikuti trend terkini." Kepala Daerah perlu bersikap bijak dalam menyikapi fase industri 4.0 di satu sisi mengikuti inovasi dan perkembangan teknologi, di sisi lain harus memperhitungkan resiko adaptasi teknologi industri bagi tenaga kerja terdampak (misal industri padat karya seperti rokok) dengan mengerem laju implementasi.
Dalam diskusi talkshow tersebut Esti Wijayati wakil rakyat dari DIY yang merupakan anggota Komisi X DPR RI mengingatkan kembali pentingnya penyiapan SDM dalam mengantisipasi revolusi Industri 4.0, dan tantangan perekonomian saat ini pada umumnya. "Literasi masyarakat yang rendah (indeks literasi Indonesia 60 dari 61 negara di dunia) dan belum adanya link & match (pada jenjang SMA/SMK) antara kurikulum dengan industri/ lapangan kerja menggambarkan belum siapnya SDM kita menghadapi perubahan. Sektor pendidikan penting untuk diperbaiki terutama terkait perbaikan kurikulum serta pemutahiran infrastuktur pendidikan."
Gubernur Banten, Wahidin Halim menambahkan "Banten saat ini menghadapi persoalan tingkat pengangguran terbuka yang didominasi oleh lulusan SMK. Untuk mengantisipasi maka Propinsi Banten melakukan Strategi untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yaitu
1. Pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri
2. Peningkatan Daya Saing Industri
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
4. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Perekonomian
Provinsi Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah, Heru Tjahjono menyampaikan "Inovasi dalam pengembangan pendidikan SMK diantaranya dengan kerjasama dengan industri, serta membentuk SMK di Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) misalnya untuk SMK jurusan perhotelan, memiliki eduhostel yang dikelola sendiri, hal ini diperlukan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan."
Pada penghujung sesi talkshow Bupati Kulon Progo, dr. Hasto Wardoyo menanggapi para panelis bahwa implementasi kebijakan pendidikan terutama pendidikan karakter dan keberpihakan/ pemberdayaan pada ekonomi lokal yang disertai inovasi-inovasi adalah faktor penting untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0. Sementara, Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra kembali mengingatkan tentang ekonomi berkelanjutan melalui pariwisata sebagai prioritas penting.
Musrenbang Regional Jawa Bali tahun 2018 dengan tema “Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia” diakhiri dengan penyampaian dan penandatanganan Deklarasi Yogyakarta oleh para Gubernur se-Jawa Bali atau yang mewakili disaksikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas.
Adapun isi Deklarasi Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut,
1. Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan –terutama tenaga kerja perempuan.
2. Mengoptimalkan 5 Sektor Manufaktur Making Indonesia 4.0 dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
5. Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
6. Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri.
7. Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/technopark yang ada di setiap daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan start up/creative hub dan menjadikan perguruan tinggi sebagai center of excellence and innovation.
Materi selengkapnya dapat diunduh pada
link ini
